Sesuai amanat Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. Hal ini sudah sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan penyusunan dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam hal perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten memerlukan rujukan dalam bentuk buku pedoman atau rencana yang telah melalui kekuatan hukum yaitu Peraturan Daerah (PERDA). Rencana ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak baik untuk kalangan pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) pada hakekatnya merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang berisikan: (a) penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; (b) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Lokal (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Kedudukan dan Fungsi RTRW

Rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional. Tingkatan rencana adalah RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dimana rencana tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasional.

RTRW Kabupaten merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan RTRW Nasional. RTRW Kabupaten disusun dengan jangka waktu 20 Tahun.

Sedangkan fungsi dari RTRW Kabupaten Mamasa adalah :

  • Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  • Acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
  • Acuan untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
  • Acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
  • Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
  • Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif serta pengenaan sangsi; dan
  • Acuan dalam administrasi pertanahan.

Comments are closed.

Close Search Window